Rabu, 11 September 2013

Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyuluhan Pertanian

      Teknologi Informasi dan komunikasi di bidang pertanian sangat penting, contohnya saja pada saat penyuluhan. Seperti dengan dilengkapinya akses internet di Balai Penyuluhan Pertanian, hal ini akan memudahakan petani memperoleh informasi berupa inovasi teknologi dan kelembagan yang dibutuhkannya dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat tani yang menjadi tugas pokok, fungsinya serta tanggung jawabnya.Penyuluhan Pertanian di Era Kemerdekaan Indonesia saat ini terpaut 20 tahun ke belakang dari segi waktu dengan Penyuluhan Pertanian di Jepang, namun dengan kondisi yang berbeda yakni Jepang baru saja kalah perang versus Indonesia yang baru merdeka. Penyuluhan mulai diintensifkan sejak awal tahun 1970-an, dengan pendekatan terpadu penyediaan sarana pendukung, pengiolahan dan pemasaran hasil, serta dukungan finansial di satu sisi, dan menarik dukungan struktur pedesaan progresif di sisi lainnya. Pandekatan ini lazim disebut dengan Bimbingan Massal (Bimas) yang disempurnakan dengan Wilayah Unit Desa (Wilud), mengacu kepada Grand Teori A. T. Mosher tentang Pembangunan Pertanian.

      Perangkat kelembagaanya kemudian lebih disempurnakan dengan lahirnya dan berperannya organisasi dan kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian pada tahun1977 (efektif tahun 1978) yang berbasisi secara lokal/kecamatan pada setiap Kabupaten/Kota, dan Balai Informasi Pertanian (BIP) yang keberadaannya melayani informasi inovasi teknologi pertanian pada wilayah propinsi. BPP sebagai home basenya Penyuluh Pertanian, sebagai konsumen informasi, dan BIP sebagai produsen dan pelayan informasi. Peran optimal Penyuluhan Petanian dan perangkat pendukungnya diyakini banyak pakar pertanian telah menyumbang 60% pencapaian swasembada beras kita pada tahun 1984 yang lalu.

         Kini di Era Komunikasi Global dimana perangkat Teknologi Informasi berupa internet yang semarak dengan penyelenggara komersial berupa Warung Internet (Warnet), bukan lagi barang asing. Terlebih lagi, perangkat Teknologi Informasi pada tingkat Departemen Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Balai-Balai Penelitian dan Pengembangan Komoditas Pertanian sebagai penghasil inovasi teknologi pertanian, juga telah memadai. Di tingkat wilayah saat ini terdapat 30 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), perangkat organisasi Badan Litabang Pertanian yang mengakuisisi peran Balai Informasi Pertanian tempo dulu, berperan sebagai penghasil Teknologi Tepat Guna Spesifik Lokasi, sekaligus memberikan contoh diseminasinya, kini juga dilengkapi dengan perangkat Teknologi Informasi.

      Dengan demikian, perangkat pemerintah pusat dan sumber-sumber inovasi teknlogi, termasuk perangkatnya di wilayah pengembangan pertanian nampaknya siap berperan tanpa hambatan (contoh terbaru lahirnya Website Prima Tani). Karena itu, saatnya perhatian dan upaya penyediaan perangkat Teknologi Informasi diarahkan kepada pengguna inovasi teknologi secara lokal kabupaten dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yang bersentuhan langsung dengan berjuta petani yang haus akan inovasi teknologi dan rekayasa kelembagaan pedesaan progresif, melengkapi sistem, media dan metode penyuluhan konvensional kita saat ini yang sedang bergelut dengan peningkatan kinerjanya.
Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pertanian
Komunikasi secara asertif, efektif dan etis ialah menganalisis dan mengembangkan solusi atas masalah-masalah terkait dengan pembangunan pertanian.

Agar dapat menganalisis secara kritis keefektifan pengelolaan komunikasi dalam mengembangkan solusi atas masalah-masalah terkait dalam pembangunan pertanian agar mampu menganalisis penerapan dan pengembangan media dan teknik komunikasi secara tepat terkait dalam pembangunan pertanian.


Saat ini banyak sekali usaha kecil menengah (UKM) bidang pertanian bermunculan di Indonesia. Hal ini sangat berdampak positif bagi perekonomian global di Indonesia maupun juga dalam rangka meningkatkan daya saing dalam bidang penyediaan produk atau jasa di segala bidang. Contoh UKM disini bisa berbagai macam, mulai dari usaha agroindustri dan membuka usaha penjualan komoditas pertanian
misalnya penggunaan internet sebagai media teknologi informasi dalam menunjang UKM bidang pertanian bisa dijabarkan menjadi beberapa poin seperti berikut ini:
Komunikasi
Internet digunakan sebagai media komunikasi dengan berbagai pihak. Misalnya disini antara UKM bidang pertanian dengan supplier. Pemiliknya bisa menggunakan e-mail kepada supplier komoditas pertanian misalnya untuk melakukan order atau sebaliknya pihak supplier yang melakukan komunikasi dengan UKM pertanian. Komunikasi disini bisa bermacam-macam, salah satu yang sudah dibahas tadi misalnya penggunaan e-mail. saya melihat adanya perusahaan pertanian yang sudah menggunakan Yahoo! Messenger untuk melakukan negosiasi dengan calon pembeli.
Promosi
Ini maksudnya internet digunakan sebagai sarana promosi jasa atau produk yang ditawarkan oleh UKM bidang pertanian tersebut. Sebagai contoh misalnya UKM tersebut bisa mempromosikan produknya melalui website atau juga melalui mailing list. media mailing list merupakan yang paling efektif untuk menawarkan jasa atau produk.
mailing list adalah suatu forum diskusi berbasis e-mail mengenai suatu topik tertentu. Orang-orang atau pihak-pihak yang tergabung dalam suatu mailing list tertentu biasanya mempunyai satu kesamaan tujuan dan juga kesamaan minat tertentu.

namun kendalanya ialah masih banyak petani-petani di indonesia yang tidak mengerti tentang perkembangan zaman terutama penggunaan ict. belum lagi jangkauan akses teknologi yang dapat di jangkau hanya bagian tertentu saja. hal inilah yang menjadi kendala dan menurut saya mengakibatkan kurang efisiensinya dan lambatnya pembangunan di indonesia.
padahal dengan penggunaan IT ini menurut saya dapat menjadi indikator pemecahan panjangnya rantai pemasaran yang ada di indonesia yang hingga sampai saat ini belum ditemukannya jalan yang pas untuk keluar dari masalah tersebut.

Pertumbuhan aksesibilitas teknologi informasi menghasilkan alat baru yang diperlukan bagi petani guna terciptanya kolaborasi. Hal ini membantu petani untuk berpartisipasi dalam inovasi dan pencarian akan kemakmuran individu. setiap individu-individu terus meraih kemakmuran melalui kerja yang menghasilan inovasi-inovasi tiada henti.
petani pun berhak untuk menggapai apa yang ia inginkan bila ia memiliki akses internet. ICT membuat kita merasa tidak ada yang tidak dapat kita ketahui tatkala orang lain tahu.
Ada yang melihat kemunculan ICT merupakan ancaman bagi keberadaan perusahaaan-perusahaan besar yang memiliki modal yang besar. Tentu saja ini merupakan ancaman karena dengan adanya network pertanian, tidak ada lagi yang mampu dimonopoli. dengan adanya ict mampu menciptakan komunitas-komunitas petani yang kreatif dalam melakukan inovasi-inovasi.(Sumber: http://caswarina.blogspot.com/2009/12/peran-informasikomuniaksi-dan-teknologi.html)

APLIKASI TIK DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG BERKELANJUTAN
Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali muncul pada tahun 1980 dalam World Conservation Strategy dari the International Union for the Conservation of Nature (IUCN), lalu pada tahun 1981 dipakai oleh Lester R. Brown dalam buku Building a Sustainable Society  (Keraf  2002). Istilah tersebut kemudian menjadi sangat populer ketika pada tahun 1987 World Commision on Environment and Development atau dikenal sebagai Brundtland Commision menerbitkan buku berjudul Our Common Future (Fauzi  2004).  Tahun 1992 merupakan puncak dari proses politik yang akhirnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, paradigma pembangunan berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia (Keraf 2002).
Konsep berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multi-dimensi dan multi-interpretasi. Karena adanya multi-dimensi dan multi-interpretasi ini, para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh Komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka” (Fauzi 2004). Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi, yaitu dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa mendatang, dan dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan (Heal 1998 dalam Fauzi 2004).
Pezzey melihat aspek keberlanjutan dari sisi yang berbeda.  Keberlanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan statik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Adapun  Haris  melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman  (Fauzi 2004), yaitu:
1.    Keberlanjutan ekonomi, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.
2.    Keberlanjutan lingkungan: Sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.
3.    Keberlanjutan sosial: Keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender dan akuntabilitas politik.
Menurut Munasinghe (1993), pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: tujuan ekonomi (economic objective), tujuan ekologi (ecological objective) dan tujuan sosial (social objective). Tujuan ekonomi terkait dengan masalah efisiensi (efficiency) dan pertumbuhan (growth); tujuan ekologi terkait dengan masalah konservasi sumber daya alam (natural resources conservation); dan tujuan sosial terkait dengan masalah pengurangan kemiskinan (poverty) dan pemerataan (equity). Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan pada dasarnya terletak pada adanya harmonisasi antara tujuan ekonomi, tujuan ekologi dan tujuan sosial.
Menurut Technical Advisorry Committee of the CGIAR (TAC-CGIAR 1988), “pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam” (pengelola usaha tani yang memiliki tingkat keberdayaan berkelanjutan). Diharapkan pertanian yang berkelanjutan akan menghasilkan pula petani yang berdaya secara berkelanjutan pula. Ciri-ciri pertanian berkelanjutan adalah sebagai berikut:
1.    Mantap secara ekologis, yang berarti kualitas sumber daya alam dipertahankan dan kemampuan agroekosistem secara keseluruhan–dari manusia, tanaman, dan hewan sampai organisme tanah ditingkatkan. Dua hal ini akan terpenuhi jika tanah dikelola serta kesehatan tanaman dan hewan serta masyarakat dipertahankan melalui proses biologis (regulasi sendiri). Sumber daya lokal digunakan secara ramah dan yang dapat diperbaharui.
2.    Dapat berlanjut secara ekonomis, yang berarti petani mendapat penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, sesuai dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan dan dapat melestarikan sumber daya alam dan meminimalisasikan risiko.
3.    Adil, yang berarti sumber daya dan kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga keperluan dasar semua anggota masyarakat dapat terpenuhi dan begitu juga hak mereka dalam penggunaan lahan dan modal yang memadai dan bantuan teknis terjamin. Masyarakat berkesempatan untuk berperanserta dalam pengambilan keputusan di lapangan dan di masyarakat.
4.    Manusiawi, yang berarti bahwa martabat dasar semua makhluk hidup (manusia, tanaman, hewan) dihargai dan menggabungkan nilai kemanusiaan yang mendasar (kepercayaan, kejujuran, harga diri, kerjasama, rasa sayang) dan termasuk menjaga dan memelihara integritas budaya dan spiritual masyarakat.
5.    Luwes, yang berarti masyarakat desa memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi usahatani yang berlangsung terus, misalnya, populasi yang bertambah, kebijakan dan permintaan pasar.
Dalam World Summit on the Information Society five years on: Information and communications Technology for Inclusive Development (ESCAP 2008) dinyatakan bahwa wilayah Asia-Pacific menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi target tujuan pembangunan pada millennium pertama (antara tahun 1990 dan 2015), sejumlah penduduk menderita karena kelaparan.  Keberlanjutan pertanian dan keamanan pangan terancam oleh rendahnya hasil pertanian, miskinnya pengelolaan sumber daya tanah dan air, serta pendidikan tenaga kerja bidang pertanian yang berada di bawah standar.  Kondisi penduduk tersebut juga sangat rentan terhadap bencana, seperti keringan, banjir, gempa bumi dan tanah longsor.  Teknologi informasi dan komunikasi dapat diterapkan dalam mendukung  manajemen sumber daya, pemasaran, penyuluhan dan mengurangi resiko kehancuran untuk membantu negara-negara meningkatkan produksi pangan dan mengurangi ancaman terhadap ketahanan pangan.
Manfaat yang dapat diperoleh melalui kegiatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi  (Mulyandari 2005), khususnya dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di antaranya adalah:
1.    Mendorong terbentuknya jaringan informasi pertanian di tingkat lokal dan nasional.
2.    Membuka akses petani terhadap informasi pertanian untuk: 1) Meningkatkan peluang potensi peningkatan pendapatan dan cara pencapaiannya; 2) Meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan posisi tawarnya, serta 3) Meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan diversifikasi usahatani dan merelasikan komoditas yang diusahakannya dengan input yang tersedia, jumlah produksi yang diperlukan dan kemampuan pasar menyerap output.
3.    Mendorong terlaksananya kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan informasi pertanian secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pengembangan pertanian lahan marjinal.
4.    Memfasilitasi dokumentasi informasi pertanian di tingkat lokal (indigeneous knowledge) yang dapat diakses secara lebih luas untuk mendukung pengembangan pertanian lahan marjinal.
  
HAMBATAN DALAM APLIKASI TIK 

Meskipun disadari TIK memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan, namun sampai saat ini petani di dunia, khususnya di Indonesia masih belum dipertimbangkan dalam bisnis TIK dan lingkungan kebijakan.  Fakta yang agak mengejutkan adalah bahwa aplikasi TIK memiliki  kontribusi yang tidak terukur secara ekonomi bagi  masing-masing GDPs. Dalam waktu yang sama, pemanfaatan TIK dalam pembangunan pertanian berkelanjutan membutuhkan proses pendidikan dan peningkatan kapasitas karena masih terdapat kesenjangan secara teknis maupun keterampilan dalam bisnis secara elektronik (e-business).  
Survei yang dilakukan oleh the International Society for Horticultural Sciences (ISHS) telah mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam mengadopsi TIK oleh petani khususnya petani hortikultura, yaitu: keterbatasan kemampuan; kesenjangan dalam pelatihan (training), kesadaran akan manfaat TIK, waktu, biaya dari teknologi yang digunakan, integrasi sistem dan ketersediaan software. Partisipan dari negara-negara maju menekankan pada hambatan: tidak adanya manfaat ekonomi yang dapat dirasakan, tidak memahami nilai lebih dari TIK, tidak cukup memiliki waktu untuk menggunakan teknologi dan tidak mengetahui bagaimana mengambil manfaat dari penggunaan TIK. Responden dari negara-negara berkembang menekankan pentingnya “biaya teknologi TIK” dan “kesenjangan infrastruktur teknologi.” Hasil kuesioner dari  the Institute for Agricultural and Fisheries Research  sejalan dengan survei  ISHS dan survey dari the European Federation for Information Technology in Agriculture (EFITA) yang mengindikasikan adanya suatu pergeseran dari  kecakapan secara teknis TIK sebagai suatu faktor pembatas menuju pada kesenjangan pemahaman bagaimana mengambil manfaat dari pilihan TIK yang bervariasi (Taragola et al. 2009).
TIK memiliki peranan yang sangat penting dalam pertanian modern dan menjaga keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan.  Namun demikian, untuk wilayah negara-negara berkembang masih banyak mengalami kendala dalam aplikasinya untuk mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan.  Tantangan yang umum dihadapi adalah bahwa akses telepon dan jaringan elektronik di perdesaan dan wilayah terpencil (remote area) sangat terbatas; telecenter yang menawarkan layanan TIK masih langka karena biaya yang diperlukan akibat tingginya investasi dan biaya operasional yang dibutuhkan. Kekurangan pada tingkatan lokal dalam aplikasi TIK perlu dipikirkan dalam merancang strategi aplikasi TIK sesuai dengan kondisi di lapangan yang spesifik lokasi baik melalui kapasitas teknologi  tradisional, seperti siaran radio. emerintah dan masyarakat perdesaan dapat bekerja bersama untuk melayani pengguna atas dasar profitabilitas di samping ada unsur sosial untuk mendukung keberlanjutan aplikasi TIK di tingkat perdesaan.
Berdasarkan Survei yang dilakukan oleh the International Society for Horticultural Sciences (ISHS) hambatan-hambatan dalam mengadopsi TIK oleh petani khususnya petani hortikultura, yaitu: keterbatasan kemampuan; kesenjangan dalam pelatihan (training), kesadaran akan manfaat TIK, waktu, biaya dari teknologi yang digunakan, integrasi sistem dan ketersediaan software.    Untuk responden dari negara-negara berkembang menekankan pentingnya “biaya teknologi TIK” dan “kesenjangan infrastruktur teknologi (Taragola et al. 2009).
Beberapa hambatan dalam aplikasi TIK untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan yang berhasil diidentifikasi oleh Sumardjo et al. (2009) secara ringkas adalah sebagai berikut:
1.    Belum adanya komitmen dari manajemen di level stakeholders managerial  yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan yang belum konsisten.  
2.    Kemampuan tingkat manajerial pimpinan di level stakeholders (khususnya di lingkup pemda dan dinas kabupaten) sebagian besar masih belum memiliki kapasitas di bidang teknologi informasi, sehingga banyak sekali proses pengolahan input yang seharusnya dapat difasilitasi dengan aplikasi teknologi informasi tidak diperhatikan dan bahkan cenderung dihindari penerapannya.
3.    Sebagian besar level manajerial belum mengetahui secara persis konsep aplikasi teknologi informasi, sehingga berimplikasi pada rendahnya aplikasi teknologi informasi untuk mendukung operasionalisasi pelaksanaan tugas sehari-hari.
4.    Infrastruktur penunjang tidak mendukung operasi pengelolaan dan penyebaran informasi pertanian yang berbasis teknologi informasi, seperti misalnya pasokan listrik yang masih kurang memadai, perlengkapan hardware tidak tersedia  secara mencukupi baik kualitas maupun kuantitasnya, gedung atau ruangan yang tidak memadai, serta jaringan koneksi internet yang masih sangat terbatas (khususnya untuk wilayah remote area).
5.    Biaya untuk operasional aplikasi teknologi informasi untuk akses dan pengelolaan informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah khususnya sangat tidak memadai terutama untuk biaya langganan ISP untuk pengelolaan informasi yang berbasis internet.
6.    Infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai dan mahal. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal.
7.    Tempat akses informasi melalui aplikasi teknologi informasi sangat terbatas.  Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong-royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini seharusnya dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan dan tempat-tempat umum lainnya.  
8.    Sebagian usia produktif dan yang bekerja di lembaga subsistem jaringan informasi inovasi pertanian tidak berbasis teknologi informasi, sehingga semua pekerjaan jalan seperti biasanya dan tidak pernah memikirkan efisiensi atau pemanfaatan teknologi informasi yang konsisten.
9.    Dunia teknologi informasi terlalu cepat berubah dan berkembang, sementara sebagian besar sumber daya manusia yang ada di lembaga subsistem jaringan informasi inoasi pertanian cenderung kurang memiliki motivasi untuk terus belajar mengejar kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga seringkali kapasitas SDM yang ada tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan cenderung menjadi lambat dalam menyelesaikan tugas.
10.  Kemampuan kapasitas SDM dalam aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di level penyuluh pertanian ataupun fasilitator tingkat desa sebagai motor pendamping pelaksana pembangunan pertanian di daerah masih sangat terbatas.   
11.  Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan petani atau pengguna akhir dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam akses informasi inovasi pertanian dan mempromosikan produknya ke pasar yang lebih luas.
12.  Dari segi sosial budaya, kultur berbagi masih belum membudaya. Kultur berbagi (sharing) informasi dan pengetahuan untuk mempermudah akses dan pengelolaan informasi belum banyak diterapkan oleh anggota lembaga stakeholders.  Di samping itu, kultur mendokumentasikan informasi/data juga belum lazim, khususnya untuk kelembagaan yang berada di daerah. 

REKOMENDASI APLIKASI TIK DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN


Keberlanjutan (sustainability) suatu intervensi aplikasi TIK memiliki mempunyai dua aspek penting, yaitu: kemampuan dalam melanjutkannya dalam jangka panjang dan kemampuannya  untuk mengurangi sifat mudah terlukanya (vulnerabilities) dari target beneficiaries. Adapun kesadaran dan komitmen stakeholders, ketepatan relevansi isi, penggunaan bahasa lokal dan upaya penyediaan akses terhadap intervensi TIK adalah faktor kritis lain yang penting bagi keefektivan dan kesuksesan dari suatu intervensi aplikasi ICT yang ditargetkan bagi kehidupan masyarakat perdesaan.  Intervensi yang bersifat demand-driven dalam fungsinya seperti halnya teknologi tepat guna (sesuai dengan yang dipilih atau diinginkan pengguna) mempunyai prevalensi kesuksesan yang lebih tinggi (ENRAP 2009).
Perkembangan TIK seperti komputer dan teknologi komunikasi, khususnya internet dapat digunakan untuk menjembatani informasi dan pengetahuan yang tersebar di antara yang menguasai informasi dan yang tidak.  Akses terhadap komunikasi digital membantu meningkatkan akses terhadap peluang pendidikan, meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan pemerintah, memperbesar partisipasi secara langsung dari ”used-to-be-silent-public” (masyarakat yang tidak mampu berpendapat) dalam proses demokrasi, meningkatkan peluang perdagangan dan pemasaran, memperbesar pemberdayaan masyarakat dengan memberikan suara kepada kelompok yang semula tidak bersuara (perempuan) dan kelompok yang mudah diserang, menciptakan jaringan dan peluang pendapatan untuk wanita, akses terhadap informasi pengobatan untuk masyarakat yang terisolasi dan meningkatkan peluang tenaga kerja (Servaes 2007).
            Salah satu yang direkomendasikan untuk implementasi TIK dalam pemberdayaan di negara berkembang adalah sebuah telecenter atau pusat multimedia komunitas yang terdiri atas desktop untuk penerbitan, surat kabar komunitas, penjualan atau penyewaan alat multimedia, peminjaman buku, fotokopi, dan layanan telepon/faks. Apabila memungkinkan dapat pula dilengkapi dengan akses internet dan penggunaan telepon genggam untuk meningkatkan akses pengusaha dan petani di perdesaan akses informasi untuk meningkatkan kesejahterannya.  TIK merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk knowledge sharing, namun seringkali belum dapat memecahkan permasalahan pembangunan yang disebabkan oleh isu sosial, ekonomi dan politik. Informasi pun seringkali belum dapat digunakan sebagai pengetahuan karena belum mampu diterjemahkan langsung oleh masyarakat (Servaes 2007).
Leeuwis (2004) menyatakan bahwa pesan dan teknologi (inovasi) pertanian yang dipromosikan oleh agen penyuluhan sering tidak sesuai dan tidak mencukupi.  Hal ini memberikan implikasi bahwa informasi yang ditujukan pada petani dan agen penyuluh sangat terbatas karena beberapa faktor, di antaranya adalah: staf universitas dari disiplin yang berbeda, peneliti yang terlibat, politisi, pengambil kebijakan, agroindustri dan birokrat yang memainkan peranan dalam proses promosi inovasi pertanian tersebut.  Konsekuensinya, inovasi  yang terpadu hanya dapat diharapkan muncul ketika berbagai aktor (termasuk petani), yang dapat mempengaruhi kecukupan pengetahuan dan teknologi, bekerjasama untuk memperbaiki kinerja kolektif.  Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki fungsi dari sistem pengetahuan dan informasi pertanian (Agricultural Knowledge and Information System–AKIS).
Sistem pengetahuan dan informasi pertanian dapat berperan dalam membantu petani dengan melibatkannya secara langsung dengan sejumlah besar kesempatan, sehingga mampu memilih kesempatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi faktual di lapangan.  Peningkatan efektivitas jejaring pertukaran informasi antarpelaku agribisnis terkait merupakan aspek penting untuk mewujudkan sistem pengetahuan dan informasi pertanian.  Dengan dukungan implementasi TIK serta peran aktif berbagai kelembagaan terkait upaya untuk mewujudkan jaringan informasi inovasi bidang pertanian sampai di tingkat petani dapat diwujudkan.  Keberhasilan proses knowledge sharing inovasi pertanian sangat bergantung pada peran aktif dari berbagai institusi terkait yang memiliki fungsi menghasilkan inovasi pertanian maupun yang memiliki fungsi untuk mengkomunikasikan inovasi pertanian.
Rekomendasi aplikasi TIK dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan adalah aplikasi TIK yang mendorong terjadinya knowledge sharing untuk meningkatkan fungsi sistem pengetahuan dan informasi pertanian. Dengan demikian, aplikasi TIK tersebut dapat berperan dalam membantu petani dengan melibatkannya secara langsung dengan sejumlah besar kesempatan, sehingga mampu memilih kesempatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi faktual di lapangan. Peningkatan efektivitas jejaring pertukaran informasi antarpelaku agribisnis terkait merupakan aspek penting untuk mewujudkan sistem pengetahuan dan informasi pertanian.  Dengan dukungan TIK serta peran aktif berbagai kelembagaan pengetahuan terkait pertanian dan kelembagaan-kelembagaan pendukung lainnya yang berpotensi untuk bersinergi, upaya untuk mewujudkan jaringan informasi bidang pertanian sampai di tingkat kelompok petani dapat diwujudkan.  Keberhasilan proses knowledge sharing inovasi pertanian sangat bergantung pada peran aktif dari berbagai institusi terkait yang memiliki fungsi menghasilkan inovasi pertanian maupun yang memiliki fungsi untuk memproses dan  mengkomunikasikan inovasi pertanian berkelanjutan, khususnya penyuluh pertanian dan petani.
Berdasarkan permasalahan yang masih banyak dihadapi dalam implementasi TIK untuk mendukung pembangunan pertanian, maka aplikasi TIK dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kesiapan sumber daya yang ada di daerah.  Aplikasi TIK diarahkan untuk mendukung percepatan akses pelaku pembangunan pertanian terhadap sumber informasi yang dibutuhkan sekaligus merupakan sarana untuk mempercepat proses pertukaran informasi antarpihak-pihak terkait dalam proses pembangunan pertanian berkelanjutan. 
Mengingat keterbatasan sumber daya dan pengetahuan pelaku pembangunan pertanian di level grass root, maka aplikasi TIK perlu dimodifikasikan dengan media konvensional. Berbagai sarana telekomunikasi dan media komunikasi dapat difungsikan untuk mempercepat proses berbagi pengetahuan di setiap level pelaku pembangunan pertanian.  Aplikasi TIK dapat diterapkan sampai di level kecamatan dalam bentuk pusat-pusat informasi pertanian untuk mempercepat proses berbagi pengetahuan antara pelaku pembangunan pertanian sampai di tingkat kecamatan dengan pelaku pembangunan pertanian di tingkat regional, nasional, bahkan global.  Selanjutnya informasi yang diperoleh malalui aplikasi teknologi informasi, misalnya internet dapat disederhanakan dan dikemas kembali sesuai kebutuhan dan karakteristik pengguna akhir oleh penyuluh pertanian atau fasilitator baik formal maupun nonformal. Informasi yang sudah diolah dan dikemas kembali dalam format yang sesuai dengan karakteristik pengguna dapat disebarkan lebih lanjut  melalui berbagai media komunikasi yang tersedia di tingkat pelaku pembangunan pertanian sampai di tingkat petani. Sebaliknya, informasi yang berasal dari pelaku pembangunan pertanian yang berada di grass root  juga dapat didokumentasikan sebagai indigenous knowledge yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambil kebijakan maupun pengembangan pengetahuan lebih lanjut.
   
KESIMPULAN
Pembangunan pertanian dan perdesaan yang berkelanjutan merupakan isu penting strategis yang universal diperbincangkan dewasa ini.   Dalam menghadapi era globalisasi pembangunan pertanian berkelanjutan tidak terlepas dari pengaruh pesatnya perkembangan iptek termasuk perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.   Integrasi yang efektif antara TIK dalam sektor pertanian akan menuju pada pertanian berkelanjutan melalui penyiapan informai pertanian yang tepat waktu relevan, yang dapat memberikan informasi yang tepat kepada petani dalam proses pengambilan keputusan berusahatani untuk meningkatkan produktivitasnya. TIK dapat memperbaiki aksesibilitas petani dengan cepat terhadap informasi pasar, input produksi, tren konsumen, yang secara positif berdampak pada kualitas dan kuantitas produksi mereka.  Informasi pemasaran, praktek pengelolaan ternak dan tanaman yang baru, penyakit dan hama tanaman/ternak, ketersediaan transportasi, informasi peluang pasar dan harga pasar input maupun output pertanian sangat penting untuk efisiensi produksi secara ekonomi.
 Beberapa hambatan dalam aplikasi TIK untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di antaranya adalah: belum adanya komitmen dari manajemen di level stakeholders managerial,  SDM tingkat manajerial pimpinan di level stakeholders sebagian besar masih belum memiliki kapasitas di bidang teknologi informasi, infrastruktur penunjang tidak mendukung operasi pengelolaan dan penyebaran informasi pertanian yang berbasis teknologi informasi,  biaya untuk operasional aplikasi teknologi informasi dalam implementasi cyber extension yang disediakan oleh pemerintah daerah khususnya sangat tidak memadai terutama untuk biaya langganan ISP untuk pengelolaan informasi yang berbasis internet, tempat akses informasi melalui aplikasi teknologi informasi sangat terbatas, dan  dari segi sosial budaya, kultur berbagi masih belum membudaya. 
Mengingat keterbatasan sumber daya dan pengetahuan pelaku pembangunan pertanian di level grass root, maka aplikasi TIK perlu dimodifikasikan dengan media konvensional. Berbagai sarana telekomunikasi dan media komunikasi dapat difungsikan untuk mempercepat proses berbagi pengetahuan di setiap level pelaku pembangunan pertanian.  Komunikasi banyak langkah masih relevan untuk diterapkan dalam mendukung percepatan proses berbagi pengetahuan di antara pelaku pembangunan pertanian sehingga pembangunan pertanian dapat berlangsung secara berkelanjutan.  

DAFTAR PUSTAKA
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP).   2008.  Information and Communication Technology for Food Security and Sustainable Agriculture in the Knowledge Economy. World Summit on the Information Society five years on: Information and communications Technology for Inclusive Development”. Committee on Information and Communications Technology. First session 19-21 November 2008  Bangkok
Fauzi A.  2004.  Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia.  2005.  Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek 2005-2009).
Keraf AS. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Knowledge Networking for Rural Development in Asia/Pacific Region (ENRAP). 2009.  ENRAP  Networking  Meeting among Researchers and Practitioners on ICT for Rural Livelihoods (ICT4RL). [terhubung berkala] 28 Agustus 2009.  http://www.enrap.org/index.php?module=pnKnwMang&func=display Resource&kid=612&cid=173
Leeuwis C. 2004.  Communication for Rural Innovation. Rethinking Agricultural Extension. Third Edition.  Blacwell Publishing Ltd. 
MHow Can ICTs Promote Sustainable Agriculture? http://www.citizenjournalismafrica.org/blog/%5Buser%5D/05-aug-2009/1856
Mulyandari RSH. 2005.  Alternatif Model Diseminasi Informasi Teknologi Pertanian Mendukung Pengembangan Pertanian Lahan Marginal.  Prosiding Seminar Nasional Pemasyarakatan Inovasi Teknologi dalam Upaya Mempercepat Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan di Lahan Marginal, Mataram, 30-31 Agustus 2005.
Munasinghe M. 1993. Environmental Economics and Sustainable Development.
Purbo OW. 2002. Kekuatan Komunitas Indonesia di Dunia Maya. Panatau, 2(22).
Servaes J. 2007.  Harnessing the UN System Into a Common Approach on Communication for Development.  International Communication Gazette 2007; 69; 483. 
Sigit Indra M, Widodo S, Wibisono A.
[Laporan Khusus, Gatra Nomor 38 Beredar Kamis, 3 Agustus 2006].  [terhubung berkala] 26 Agustus 2009.
http://www.gatra.com/2006-08-08/versi_cetak.php?id=96869.
Sumardjo, Bhaga LM, Mulyandari RSH.  2009.  Laporan Akhir Kegiatan pengkajian Cyber Extension Mendukung Revitalisasi Penyuluhan Pertanian.  Departemen Pertanian.  
Taragola DVL, Gelb E. 2009.  Information and communication Technology (ICT) adoption in Horticulture: comparison of the EFITA, ISHS, and ILVO questionnaires. [terhubung berkala] 26 Agustus 2009.
Technical Advisorry Committee of the CGIAR (TAC-CGIAR).  1988. TAC, CGIAR Policy on Plant Genetic Resources, TAC Doc. AGR/TAC:IAR/88/4 Feb.1988.
UPIPD– Telecenter Kelayu Selatan. 2009.  Laporan Telecenter P4MI Kelayu Selatan Bulan Juni 2009.    P4MI Lombok Timur.







Tidak ada komentar:

Posting Komentar